Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menghadiri Retreat Nasional Sekda dan Bappeda se-Indonesia yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.
Dalam kegiatan nasional tersebut, Marindo didampingi oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, bergabung bersama 1.104 peserta yang terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, serta 514 Sekda dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah, bisa bertemu langsung dengan teman-teman sekda dari berbagai daerah. Ini kesempatan baik untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan daerah,” ujar Marindo, Minggu malam (26/10/2025).
Meski tengah bertugas di luar daerah, Marindo memastikan roda birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tetap berjalan normal.
“Insya Allah birokrasi kita tetap berjalan lancar. Masing-masing asisten sudah memiliki tupoksi dan tanggung jawabnya, baik Asisten I, II, maupun III,” tambahnya.
Ia berharap keikutsertaan dalam kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami ingin membawa hasil positif dari forum ini untuk membantu Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur dalam mempercepat program pembangunan di Lampung,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti para Sekda dan Kepala Bappeda—yang merupakan puncak karier birokrat daerah—sebagai bagian dari peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
Melalui forum ini, Kemendagri berupaya menyelaraskan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam aspek perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya.
“Supaya program di daerah dan pusat bisa selaras. Karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga dalam rakor ini,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, dikutip dari ANTARA (24/10).
Rakor ini dirancang sebagai ruang dialog interaktif agar program prioritas nasional dan daerah dapat berjalan searah dan efektif, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026.
Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah, terutama terkait efisiensi fiskal dan penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD).
“Kami ingin tahu langsung apa kebutuhan daerah dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pusat,” jelasnya.
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai kegiatan ini merupakan langkah strategis Kemendagri dalam merespons tekanan fiskal yang mulai dirasakan pemerintah daerah menjelang tahun anggaran 2026.
Menurut Hadi, sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi pembangunan, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat iklim investasi di daerah.
“Rakor ini momen penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK), sekaligus memperkuat otonomi daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan forum ini bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fleksibilitas serta kolaborasi nyata agar pembangunan tetap berjalan, meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Sinergi vertikal antara pusat dan daerah adalah kunci untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hadi.
