BANDAR LAMPUNG – Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung menyoroti minimnya alokasi anggaran P2KM tahun 2026 yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil puskesmas.
Dari total anggaran jaminan kesehatan sekitar Rp50 miliar, hanya Rp25 miliar yang dialokasikan untuk P2KM, sementara sisanya digunakan untuk pembayaran iuran BPJS masyarakat yang ditanggung pemerintah daerah.
Ketua Komisi IV, Asroni Paslah, menyebut kebijakan tersebut berpotensi memperpanjang persoalan tunggakan. Apalagi, untuk menutup kekurangan P2KM tahun 2025 saja dibutuhkan sekitar Rp15–20 miliar.
“Kalau anggaran P2KM tidak ditambah, 2026 akan kembali terhutang. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Tunggakan P2KM yang mencapai Rp2,7 miliar pada 2025 sebelumnya telah membuat banyak puskesmas kesulitan mencapai target pendapatan.
Kondisi ini dikhawatirkan akan terus berulang bila pemerintah daerah tidak segera melakukan penyesuaian anggaran.(Red)
