Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat fondasi pembangunan sejak tahun pertama masa kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Hal ini dikemukakan dalam Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung dan peluncuran buku “1 Tahun Mirza–Jihan” yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemprov Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).
Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Untuk menjawab itu, Pemprov Lampung melakukan percepatan konsolidasi anggaran dan penyehatan APBD, termasuk penyelesaian kewajiban utang yang menumpuk. Dalam prosesnya, utang sekitar Rp600 miliar kepada pihak ketiga telah lunas, sedangkan utang Rp1,2 triliun kepada kabupaten/kota diatur skema pembayarannya. Selain itu, efisiensi anggaran sebesar Rp200 miliar dilaksanakan dan justru menambah anggaran pembangunan jalan sekitar Rp400 miliar.
Selanjutnya, fokus utama kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada sektor konektivitas, khususnya perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan provinsi. Gubernur Mirza menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah agar masyarakat Lampung bisa bangga terhadap kualitas infrastruktur di daerahnya sendiri.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga memprioritaskan transformasi pelayanan publik berbasis digital. Seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai salah satu indikator utama kinerja (Key Performance Indicator/KPI).
“Kami akan melayani masyarakat sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan-layanan yang diberikan,” ujar Gubernur Mirza.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas peluncuran Koran IJP Lampung dan menegaskan peran penting peran pers dalam mendukung pembangunan. Ia menyebut pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial pemerintah.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menilai periode awal kepemimpinan Mirza–Jihan merupakan fase penting dalam peletakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui capaian kinerja pemerintah dan bahwa kerja sama antara pemerintah dan pers dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas publik.
Refleksi satu tahun kepemimpinan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus arah kebijakan ke depan, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan pelayanan publik, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
