Pesawaran – Praktik haram di dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Kali ini, wilayah Kabupaten Pesawaran menjadi sorotan tajam publik menyusul adanya dugaan kuat praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
H W, yang menjabat sebagai Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Pesawaran, diduga secara sistematis mengkordinir dan memonopoli pengadaan totebag di seluruh dapur MBG se-Kabupaten Pesawaran. Tak tanggung-tanggung, aksi dugaan “nakal” oknum pejabat ini diduga telah meraup keuntungan pribadi hingga ratusan juta rupiah.
Praktik ini diduga kuat dilakukan dengan modus “mengarahkan” atau bahkan “memaksa” setiap dapur untuk membeli totebag melalui koordinasinya, dengan harga yang diduga telah dimarkup jauh di atas harga pasar.
Praktik bejat ini sontak memicu kemarahan Ketua DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Pesawaran, Agung Muharam, S.H. Ia mengonfirmasi bahwa praktik tersebut menjadi perbincangan panas di kalangan pengelola dapur dan menjadi sumber keresahan yang tak bisa dibiarkan.
“Ini bukan sekadar kesalahan administratif, ini adalah pembusukan program strategis nasional dari dalam. Saya mendapat laporan langsung dari beberapa dapur yang mengeluh. Mereka dihadapkan pada situasi sulit, jika tidak membeli melalui oknum tersebut, mereka takut dipersulit izin operasionalnya. Ini adalah pemerasan sistematis berkedok koordinasi,” ujar Agung Muharam dengan nada geram, Sabtu (28/2).
Lebih Lanjut, Agung Menjelaskan bahwa Publik menyoroti dugaan ini terstruktur dan tersistematis, monopoli yang terjadi diduga dilakukan HW selaku korwil dengan jalur perintah dan kordinasi ke semua Ka.SPPG sehingga meraup keuntungan besar dengan harga Rp. 3.000 Per totebag di kali jumlah PM yang mencapai lebih dari 100.000 PM.
“Kami investigasi harga totebag di marketplace jauh di bawah harga jual yang dilakukan oleh HW, ini ada indikasi dugaan mark-up harga Sehingga diduga meraup keuntungan pribadi dengan cara penyalahgunaan wewenang oleh HW sebagai korwil yang harusnya tugasnya menjalankan pungsi administratif dan pengawasan, tapi malah mencari keuntungan pribadi,”tagasnya.
KNPI Pesawaran mendesak aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam.
“Jangan sampai kasus ini dibiarkan menguap. Kami siap memberikan data dan saksi untuk membongkar mafia-mafia baru yang bersarang di program prioritas nasional ini,” tandas Agung.
Saat dikonfirmasi HW hanya memberikan penjelasan singkat bahwa hal itu tidak benar, sedangkan berdasarkan keterangan SPPG membenarkan bahwa barang yang di maksud adalah Milik HW.
